PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN, GLOBALISASI, SERTA PERANAN KELUARGA
Isu-isu yang
berkaitan dengan pendidikan nasional dan globalisasi mendorong kita
untuk melakukan identifikasi dan mencari titik-titik simetris sehingga
bisa mempertemukan dua hal yang tampaknya paradoksial, yaitu pendidikan
Indonesia yang berimplikasi nasional dan global. Dampak globalisasi
memaksa banyak negara meninjau kembali wawasan dan pemahaman mereka
terhadap konsep bangsa, tidak saja karena faktor batas-batas territorial
geografis, tetapi juga aspek ketahanan kultural serta pilar-pilar utama
lainnya yang menopang eksistensi mereka sebagai nation state yang tidak
memiliki imunitas absolut terhadap intrusi globalisasi. Globalisasi
bisa dianggap sebagai penyebaran dan intensifikasi dari hubungan
ekonomi, sosial, dan kultural yang menembus sekat-sekat geografis ruang
dan waktu. Dengan demikian, globalisasi hampir melingkupi semua hal; ia
berkaitan dengan ekonomi, politik, kemajuanteknologi, informasi,
komunikasi, transportasi, dll.
Dalam dunia pendidikan, globalisasi membawa banyak dampak dan efek. Dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 perubahan mendasar dalam dunia pendidikan. Pertama, dalam perspektif neo-liberalisme, globalisasi menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan komersil. Paradigma dalam dunia komersial adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinyu. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Pasar baru bisa muncul, menurut C. Leys (2001) kalau memenuhi 4 kriteria: (1) Rekonfigurasi produk dan layanan sehingga memiliki nilai dan layak dijual; (2) Merayu agar orang mau membelinya: (3) Mengubah perilaku melayani kepentingan bersama menjadi usaha untuk menghasilkan laba bagi pemilik modal sesuai dengan mekanisme pasar; dan (4) Adanya jaminan negara terhadap resiko yang mungkin terjadi terhadap modal.11 Tuntutan pasar ini mendorong perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk penyesuaian program studi, kurikulum, manajemen, dll. Komersialisasi pendidikan juga memacu privatisasi lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara. Sepintas terlihat bahwa pemerintah masih mengontrol sistem pendidikan di suatu negara dengan cara intervensi langsung berupa pembuatan kebijakan dan payung legalitas. Tetapi tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global seperti IMF dan World Bank yang membuat dunia politik dan pembuat kebijakan cenderung market-driven. Ketiga, globalisasi mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Pemanfaataan teknologi baru seperti komputer dan internet telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Disamping membantu akselerasi arus pertukaran informasi, teknologi tersebut telah ikut mendorong berjamurnya sistem pendidikan jarak-jauh. Di sini terlihat fenomena delokalisasi, di mana orang-orang belajar dalam suasana yang sangat individual dan menghalanginya untuk berinteraksi dengan tetangga atau orang-orang di sekitarnya.
Meskipun dipandang dari sudut yang berbeda, kita bisa membuat sebuah generalisasi bahwa kata kunci dari globalisasi adalah: kompetisi. Kalau sudah menyangkut kompetisi, maka kita mesti memperhatikan salah satu faktor penentu dalam kompetisi yaitu ketangguhan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan output dari pendidikan. Oleh karena itu, relevansi antara pendidikan nasional dengan globalisasi tidak saja dalam aspek dampak tetapi juga dalam segi tantangan. Artinya, globalisasi—sebagai sebuah proses yang tidak bisa diputar mundur dan terus bergulir—menantang dunia pendidikan kita.
Sebelum kita menjawab apakah dunia pendidikan kita siap menghadapi globalisasi, kita perlu bertanya apakah Indonesia sudah siap menghadapi globalisasi. Dalam summit APEC di Bogor tahun 1994, Indonesia dengan berani menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010 dengan menyatakan: “Siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus ikut globalisasi karena sudah berada di dalamnya”. Banyak pengamat menilai bahwa pada waktu itu Indonesia menyatakan ‘siap’ dalam globalisasi kurang didasarkan pada asumsi yang realistis.
Dalam menilai kesiapan dunia pendidikan Indonesia menghadapi globalisasi ada baiknya kita mengukur posisi Indonesia dengan indikator-indikator—terlepas dari metodologi yang dipakai oleh pembuat survei—yang dianggap cukup relevan, yaitu: tingkat kompetisi Indonesia di dunia global (global competitiveness), indeks persepsi korupsi (corruption perception index), dan indeks pengembangan SDM (human development index). Menurut indikator pertama, dalam tingkat kompetisi global tahun 2002, Indonesia berada pada posisi ke-72 dari 115 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah India yang menempati posisi ke-56, Vietnam pada posisi ke-60, dan Filipina pada posisi ke-66. Meskipun konfigurasi yang dibuat oleh Global Economic Forum ini lebih merupakan kuantifikasi dari aspek ekonomi dan bersifat relatif, tetapi secara umum prestasi tersebut juga merefleksikan kualitas dunia pendidikan kita.
Dari sudut persepsi publik terhadap korupsi tahun 2002, hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International dan Universitas Göttingen menempatkan Indonesia pada urutan ke-122. Indonesia berada di bawah India yang menempati posisi ke-83, Filipina pada posisi ke- 92, dan Vietnam pada posisi ke-100. Mengingat sikap dan watak merupakan hasil pembinaan pendidikan, dunia pendidikan kita bisa dianggap ‘liable’ terhadap perilaku korup. Implikasi indikator ini terhadap dunia pendidikan kita secara umum ialah proses pendidikan kita belum mampu—secara signifikan—menghasilkan lulusan yang bersih, jujur dan sesuai dengan iman kristen.
Berbicara masalah pendidikan di Indonesia adalah membahas hal yang sangat luas, dinamis, fluktuatif dan relatif. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ‘gagal’ secara kategoris. Sebenarnya pendidikan Indonesia telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional dan output yang brilyan dan kompetitif dari masa ke masa. Kalau digeneralisasi bahwa dunia pendidikan kita sudah gagal, maka Republik ini sudah lama bubar. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional kita cenderung mengambil pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Artinya, dalam suatu produksi, yang harus diperhatikan tidak saja aspek input, tetapi juga prosesnya. Kita masih kurang memperhatikan dimensi ‘proses’ ini sehingga mutu outputnya menjadi rendah.
Penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan yang sentralistik sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. Partisipasi masyarakat dalam mengatasi problem pendidikan ditenggarai masih rendah.
Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, tidak pada proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas. Kebijakan yang diambil oleh Depdiknas dengan penerapan MBS yang antara lain mensyaratkan adanya dewan pendidikan dan komite sekolah bisa dipahami tidak saja sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian sekolah, tetapi juga mendorong agar masyarakat dan orang tua lebih aktif berpartisipasi dan terlibat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.
Dalam dunia pendidikan, globalisasi membawa banyak dampak dan efek. Dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan paling tidak terlihat dalam 3 perubahan mendasar dalam dunia pendidikan. Pertama, dalam perspektif neo-liberalisme, globalisasi menjadikan pendidikan sebagai komoditas dan komersil. Paradigma dalam dunia komersial adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinyu. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Pasar baru bisa muncul, menurut C. Leys (2001) kalau memenuhi 4 kriteria: (1) Rekonfigurasi produk dan layanan sehingga memiliki nilai dan layak dijual; (2) Merayu agar orang mau membelinya: (3) Mengubah perilaku melayani kepentingan bersama menjadi usaha untuk menghasilkan laba bagi pemilik modal sesuai dengan mekanisme pasar; dan (4) Adanya jaminan negara terhadap resiko yang mungkin terjadi terhadap modal.11 Tuntutan pasar ini mendorong perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk penyesuaian program studi, kurikulum, manajemen, dll. Komersialisasi pendidikan juga memacu privatisasi lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, globalisasi mempengaruhi kontrol pendidikan oleh negara. Sepintas terlihat bahwa pemerintah masih mengontrol sistem pendidikan di suatu negara dengan cara intervensi langsung berupa pembuatan kebijakan dan payung legalitas. Tetapi tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global seperti IMF dan World Bank yang membuat dunia politik dan pembuat kebijakan cenderung market-driven. Ketiga, globalisasi mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Pemanfaataan teknologi baru seperti komputer dan internet telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Disamping membantu akselerasi arus pertukaran informasi, teknologi tersebut telah ikut mendorong berjamurnya sistem pendidikan jarak-jauh. Di sini terlihat fenomena delokalisasi, di mana orang-orang belajar dalam suasana yang sangat individual dan menghalanginya untuk berinteraksi dengan tetangga atau orang-orang di sekitarnya.
Meskipun dipandang dari sudut yang berbeda, kita bisa membuat sebuah generalisasi bahwa kata kunci dari globalisasi adalah: kompetisi. Kalau sudah menyangkut kompetisi, maka kita mesti memperhatikan salah satu faktor penentu dalam kompetisi yaitu ketangguhan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan output dari pendidikan. Oleh karena itu, relevansi antara pendidikan nasional dengan globalisasi tidak saja dalam aspek dampak tetapi juga dalam segi tantangan. Artinya, globalisasi—sebagai sebuah proses yang tidak bisa diputar mundur dan terus bergulir—menantang dunia pendidikan kita.
Sebelum kita menjawab apakah dunia pendidikan kita siap menghadapi globalisasi, kita perlu bertanya apakah Indonesia sudah siap menghadapi globalisasi. Dalam summit APEC di Bogor tahun 1994, Indonesia dengan berani menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010 dengan menyatakan: “Siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus ikut globalisasi karena sudah berada di dalamnya”. Banyak pengamat menilai bahwa pada waktu itu Indonesia menyatakan ‘siap’ dalam globalisasi kurang didasarkan pada asumsi yang realistis.
Dalam menilai kesiapan dunia pendidikan Indonesia menghadapi globalisasi ada baiknya kita mengukur posisi Indonesia dengan indikator-indikator—terlepas dari metodologi yang dipakai oleh pembuat survei—yang dianggap cukup relevan, yaitu: tingkat kompetisi Indonesia di dunia global (global competitiveness), indeks persepsi korupsi (corruption perception index), dan indeks pengembangan SDM (human development index). Menurut indikator pertama, dalam tingkat kompetisi global tahun 2002, Indonesia berada pada posisi ke-72 dari 115 negara yang disurvei. Indonesia berada di bawah India yang menempati posisi ke-56, Vietnam pada posisi ke-60, dan Filipina pada posisi ke-66. Meskipun konfigurasi yang dibuat oleh Global Economic Forum ini lebih merupakan kuantifikasi dari aspek ekonomi dan bersifat relatif, tetapi secara umum prestasi tersebut juga merefleksikan kualitas dunia pendidikan kita.
Dari sudut persepsi publik terhadap korupsi tahun 2002, hasil survei yang dilakukan oleh Transparency International dan Universitas Göttingen menempatkan Indonesia pada urutan ke-122. Indonesia berada di bawah India yang menempati posisi ke-83, Filipina pada posisi ke- 92, dan Vietnam pada posisi ke-100. Mengingat sikap dan watak merupakan hasil pembinaan pendidikan, dunia pendidikan kita bisa dianggap ‘liable’ terhadap perilaku korup. Implikasi indikator ini terhadap dunia pendidikan kita secara umum ialah proses pendidikan kita belum mampu—secara signifikan—menghasilkan lulusan yang bersih, jujur dan sesuai dengan iman kristen.
Berbicara masalah pendidikan di Indonesia adalah membahas hal yang sangat luas, dinamis, fluktuatif dan relatif. Oleh karena itu, kita hanya bisa mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia ‘gagal’ secara kategoris. Sebenarnya pendidikan Indonesia telah banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional dan output yang brilyan dan kompetitif dari masa ke masa. Kalau digeneralisasi bahwa dunia pendidikan kita sudah gagal, maka Republik ini sudah lama bubar. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional kita cenderung mengambil pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Artinya, dalam suatu produksi, yang harus diperhatikan tidak saja aspek input, tetapi juga prosesnya. Kita masih kurang memperhatikan dimensi ‘proses’ ini sehingga mutu outputnya menjadi rendah.
Penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan yang sentralistik sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional. Partisipasi masyarakat dalam mengatasi problem pendidikan ditenggarai masih rendah.
Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, tidak pada proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas. Kebijakan yang diambil oleh Depdiknas dengan penerapan MBS yang antara lain mensyaratkan adanya dewan pendidikan dan komite sekolah bisa dipahami tidak saja sebagai strategi untuk meningkatkan kemandirian sekolah, tetapi juga mendorong agar masyarakat dan orang tua lebih aktif berpartisipasi dan terlibat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan.
Masker untuk mengatasi jerawat adalah :